Jumat, April 27, 2018

Medan – Sumawa
Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi langsung memarahi Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Khairul Syahnan ketika mendapati tumpukan tanah bekas galian drainase tidak diangkat di Jalan Sei Belutu, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Jumat (20/10) sekitar pukul 08.00 WIB.
Pasalnya warga sekitar selama ini mengeluh, sebab tanah bekas galian drainase tidak kunjung diangkat dan dibiarkan menumpuk di atas trotoar hingga badan jalan mulai persimpangan Jalan Sei Ular/Jalan Sei Belutu hingga persimpangan Jalan Sei Belutu/Jalan Setia Budi.
Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tumpukan tanah itu dikhawatirkan akan masuk kembali dalam drainase yang telah selesai dikorek . Di samping itu setiap kali hujan deras turun, tanah bekas galian akan berubah menjadi lumpur sehingga mengotori Jalan Sei Belutu.
Begitu tiba di lokasi, wajah Wali Kota langsung berubah memerah setelah melihat tumpukan tanah bekas galian drainase tidak diangkat pelaksana proyek perbaikan drainase. Wali Kota kemudian menaiki tumpukan tanah yang menggunung sekaligus mengecek drainase yang telah selesai digali.
Bersamaan itu Kadis PU Kota Medan tiba di lokasi, Wali Kota pun tak dapat menahan amarahnya lagi. “Mengapa tanah bekas galian drainase ini tidak langsung diangkat dan dibiarkan menumpuk seperti ini. Wajar jika warga di sini mengeluh, lihat saja tumpukan tanah ini mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Saya minta sekarang juga diangkat!” kata Wali kota dengan nada tinggi.
Kadis PU hanya bisa tertunduk, kemudian Syahnan pun menghubungi anggotanya untuk segera datang mengangkat tumpukan tanah tersebut. Tak lama beserlang, satu unit alat berat beserta lima unit truk turbo intercoller tiba di lokasi.
Di bawah pengawasan langsung Wali kota, pengangkatan tanah bekas galian drainase pun dilakukan. Backhoe mini selanjutnya mengangkati tumpukan tanah dari badan jalan maupun atas trotoar. “Saya minta seluruh tumpukan tanah ini dibersihkan!” tegasnya.
Di saat pengangkatan tanah bekas galian ini berlangsung, Wali kota selanjutnya meninjau sungai yang tak jauh dari lokasi tumpukan tanah. Kemudian mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan minta kepada Syahnan untuk mengorek pinggiran sungai yang telah mengalami pendangkalan, guna memperlancar aliran air dari drainase yang telah selesai digali.
Setelah itu Wali Kota kembali mememerintahkan Kadis PU untuk memerintahkan pelaksana proyek pembenahan drainase segera mengangkat seluruh tanah bekas galian drainase maupun parit. Sebab, tidak sedikit warga yang mengeluh karena merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kehadiran tumpukan tanah tersebut.
“Perintahkan kepada pelaksana proyek untuk segera mengangkat seluruh tanah bekas galian parit maupun draianse. Saya tidak mau lagi mendengar ada masyarakat yang mengeluh soal tanah bekas galian tidak diangkat!” pungkasnya
Proses pengangkatan tumpukan tanah bekas galian ini membuat arus lalu lintas terganggu. Beberapa petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dibantu beberapa pekerja Dinas PU membantu mengatur arus lalu lintas.
“Atas nama pribadi dan jajaran Pemko Medan, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Selain masalah tanah bekas galian parit dan drainase, kita akan memperbaiki seluruh jalan kota yang rusak di Kota Medan. Bagaimananpun itu akan kita lakukan sehingga masyarakat tenang dan nyaman,” ungkapnya.
Sebelum meninggalkan lokasi, Wali Kota kembali me-warning Kadis PU untuk segera mempercepat perbaikan jalan rusak dan melakukan pengawasan secara ketat sehingga hasil perbaikan jalan yang dilakukan benar-benar memuaskan masyarakat dan tahan lama. Kemudian segera menginvetarisir jalan rusak yang belum terdata dan segera dilakukan perbaikan secepatnya.
Kehadiran Wali kota mendapat apresiasi dari warga sekitar, salah satunya Masniah Siregar, warga Jalan Sei Belutu No.48. Ibu rumah tangga itu menyampaikan ucapan terima kasih, sebab Wali Kota cepat tanggap atas keluhan yang disampaikan warga.
“Kami di sini mengeluh, sebab tumpukan tanah bekas galian drainase tidak diangkat-angkat. Selain menganggu kelancaran arus lalu lintas, kami khawatir tumpukan tanah ini akan masuk dan menyumbat drainase yang telah digali. Apalagi saat ini musim penghujan, tumpukan tanah ini tentunya bisa berubah menjadi lumpur,” papar Masniah.
Di samping mengucapkan terima atas pengangkatan tumpukan tanah yang dilakukan, Masniah juga sangat bersyukur dilakukannya penggalian drainase lantaran nyamuk jauh berkurang karena air mengalir lancar kembali. (Silalahi)

Jakarta – Ketua Umum Ikatan Dosen RI (IDRI) Dr Ryan Kurniawan menyatakan beberapa layanan dan inovasi dari Kemenristekdikti seperti Beasiswa Dosen, SINTA, Sertifikasi Dosen, Portal Garuda, SAPTO, dan SISTER dinilai membantu dan bermanfaat bagi Dosen.

“Namun Ryan menilai ada 5 hal permasalahan besar yang saat ini dihadapi Dosen, diantaranya gaji atau kesejahteraan, studi lanjut, birokrasi dan beban administrasi, publikasi internasional dan jejaring,” sebutnya.

Hal ini disampaikannya, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan Forum Rektor Indonesia (FRI), Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Ikatan Dosen RI (IDRI), Forum Dosen Indonesia (FDI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

“Terkait gaji dan kesejahteraan dosen diperlukan penyesuaian sistem penggajian dosen dan meninjau kembali besar tunjangannya,” pinta Ryan.

Sementara untuk studi lanjut, ia meminta agar ada pendampingan persiapan studi lanjut dan dana maupun kuota beasiswa Dosen perlu ditambah.

“Kami juga meminta agar dilakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa, dosen kampus terhadap layanan kampus dan Ristek Dikti, sedangkan untuk tim penilai dokumen usulan PAK perlu penyamaan persepsi,” ucap Ryan agar beban administrasi dan birokrasi berjalan dengan baik.

Ikatan Dosen RI juga meminta untuk dikembangkan open science, open access dan kolaborasi untuk meningkatkan rangking perguruan tinggi Indonesia.

“Ristekdikti harus mampu mengayomi seluruh sivitas akademik dari Sabang – Merauke yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta jejaring kolaborasi riset perlu ditumbuhkan,” tandas Ryan.

Humas IDRI Dr Janner Simarmata menuturkan pada prinsipnya IDRI berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi, namun langkah dan kebijakan pemerintah yang dilakukan perlu sinergi dan mempertimbangkan situasi dan kondisi setiap perguruan tinggi.

“Sebab situasi perguruan tinggi dan kondisinya pastilah berbeda-beda disetiap provinsi dan ini tidak bisa bisa digeneralisir,” ucapnya.

Melalui Permenristekdikti No 20/2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, aturan ini telah memunculkan pro dan kontra dari dosen. Permenristekdikti ini memungkinkan pencabutan tunjangan profesi dan dinilai ini sangat memberatkan karena kinerja dosen bukan hanya publikasi, padahal masih ada tugas Tri Dharma lainnya.

“Aturan publikasi ini dinilai sangat membebani dosen karena mahalnya biaya publikasi jurnal internasional dan dapat menutup rejeki bagi dosen. Namun, tidak sedikit dosen yang menilai aturan ini secara positif,” kata Janner.

Sebelumnya, berbagai permasalahan telah disampaikan oleh Forum Rektor Indonesia (FRI), Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Forum Dosen Indonesia (FDI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), diantaranya tentang penilaian akreditasi yang kadang tergantung pada suasana hati assessornya, dan tentang kecemburuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkait masalah bantuan dana riset.

Pengurus Ikatan Dosen RI (IDRI) yang ikut hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR-RI diantaranya Dr Rachmat Hidayat (Ketua Dewan Pengawas), Dr Dian Utami Sutiksno (Ketua Dewan Pendiri), Dede Hertina MSi dan Rika Rachmati MSi (Bendahara), Agung Purnomo MBA (IT Online) dan Dr Hendrati Dwi Mulyaningsih (Kerjasama Internasional). (js)

MEDAN – SUMAWA

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menghadiri deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut 2018.

Acara yang digelar Bawaslu Sumut tersebut berlangsung di halaman Istana Maimun Medan, Rabu (14/2/2018), dihadiri Calon Wakil Gubernur Musa Rajeck Shah dan Sihar Sitorus.

Hadir juga Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, mewakili Pangdam I/BB, mewakili Kajatisu, tokoh masyarakat, ulama dan undangan.

Gubsu Tengku Erry Nuradi dalam kesempatan itu berharap pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun 2018 ini tidak membuat masyarakat Sumatera Utara terpecah belah. Karena selama ini Sumatera Utara yang merupakan negeri berbilang kaum, kekondusifan dan toleransinya masih terjaga. ”Jangan karena Pilkada, masyarakat Sumut menjadi terpecah belah,” ujarnya.

Gubsu Erry juga berharap kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menyatakan menolak politik uang dan politisasi SARA. ”Aparat penegak hukum kita minta menindak tegas pelaku kampanye hitam yang menyebarkan kebencian apalagi yang berbau fitnah. Berbau fitnah yang dapat memecah belah suku agama ras dan golongan (SARA). Demikian juga terhadap politik uang demi memenangkan pasangan calon apalagi itu dilakukan dengan menekan calon pemilih dari kelompok tertentu. Karena ini juga berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini,” tandas Erry.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan politik uang merupakan ancaman bagi demokrasi bangsa. Seluruh elemen harus menolak politisasi SARA dan politik uang di Pilkada. ”Mari kita bersama melawan politik uang dan politisasi SARA di Pilkada,” katanya.

Syafrida mengatakan, politik uang merupakan pelanggaran serius di Pilkada. Karenanya ada sanksi tegas atas pelanggaran itu. ”Bahkan bagi Paslon, meskipun ada sudah terpilih, sudah ditetapkan KPU, bila terbukti secara terstruktur, sistematis, dan massif, bisa dikenai sanksi diskualifikasi,” kata Syafrida.

Begitu juga politisasi SARA. Politisasi SARA begitu berbahaya bagi persatuan. “Apabila masyarakat hanya mau memilih karena mendapat uang, dan politisasi SARA, maka demokrasi kita terancam,” jelasnya.

Syafrida mengatakan, deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA merupakan agenda nasional yang digelar serentak di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw dalam sambutannya, mengimbau masyarakat untuk berperan aktif di Pilkada. “Tentukanlah pilihan berdasarkan program Paslon, bukan karena politisasi SARA atau politik uang,” kata Paulus.

Paulus kemudian mengingatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, media, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. “Berikanlah pencerahan pada masyarakat untuk menolak berita bohong yang dapat memecah bangsa,” tandasnya.(silalahi)

Medan – Sumawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara telah mengumumkan secara resmi Penetapan dua Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 di Hotel Grand Mercure Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Medan, senin (12/2/2018).

Pengumuman tersebut tertuang dalam Nomor Lampiran: 07/PL.03.3 – Kpt/12/Prov/11/2018, yang di hadiri Ketua KPU Sumut MULIA BANUREA, S.Ag, M.Si Komisioner KPU Sumut, BENGET MANAHAN SILITONGA, NAZIR SALIM MANIK, YULHASNI, ISKANDAR ZULKARNAIN serta Sekretaris, Seluruh Kabag, Kasubbag dan Staff KPU Sumut.

Sementara dari Bawaslu Sumut di hadiri SYAFRIDA RASAHAN, beserta Staff AULIA ADRI dan ADRI MUNTHE, Kapolda Sumut Irjen.Pol. Drs. PAULUS WATERPAUW, Kapolrestabes Medan Kombes Pol DR. DADANG HARTANTO, Anggota DPR RI dr Fraksi PDIP TRI MEDYA PANJAITAN, Penasehat PDIP PANDA NABABAN, Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumut tahun 2018 JR. SARAGIH – ANCE SELIAN, PJU Polda Sumut dan Polrestabes Medan, Sekretaris DPW Partai Demokrat Sumut Meilizar Latif, Ketua DPW PDIP Sumut Japorman Saragih, KSB Parpol Pengusung Pasangan Calon Gubernur Sumut tahun 2018, LO Tim Paslon Edy Rahmayadi – Musa Razeksyah, LO Tim Paslon JR. Saragih – Ance Selian, LO Tim Paslon Djarot Syaifullah – Sihar Sitorus Tim Pemenangan Paslon.

Mulia Banuarea mengungkapkan bahwa KPU Sumut telah bekerja dengan Profesional sesuai Undang-Undang, menjaga Integritas dan tidak akan berpihak kepada salah 1 Paslon manapun, katanya.

Ketua KPU menambahkan bahwa dalam melaksanakan Tahapannya KPU Sumut akan selalu Terbuka dan Akuntabel dan di awasi oleh Bawaslu Sumut, Setelah dilakukan Pengumuman Hasil Penelitian Dokumen Pasangan Calon, akan dilakukan Penanda tanganan BA oleh Calon dan akan dilakukan Penetapan Calon Gubernur Sumut tahun 2018.

KPU Sumut juga telah melakukan koordinasi dengan Tim Paslon tentang Pembatasan Dana Kampanye, dan disarankan berkampanyelah secara jujur, terbuka dan dialogis, ungkapnya

Dari hasil penelitian Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajecksyah adalah MEMENUHI SYARAT, dan .BA hasil penelitian untuk Pasangan JR. Saragih-Ance Selian adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT

Di sebabkan karena JR.SARAGIH tidak dapat menunjukkan Legalisir Fotocopy Ijazah dr SMA yang bersangkutan bersekolah ataupun di dinas Pendidikan tempat yg bersangkutan bersekolah,

Bahwa Dinas Pendidikan tersebut telah mengirimkan surat ke KPU Sumut yg menyatakan bahwa Dinas tsb tidak pernah melegalisir Fotocopy Ijazah An. Jopinus Saragih

Dan BA hasil penelitian Pasangan Djarot Syaifullah-Sihar adalah MEMENUHI SYARAT, Pembacaan Keputusan KPU Sumut No. 07/pl.03.3-kep/12/prov/2/2018 tentang penetapan Paslon Calon Gubernur dan Wakil
Ketua KPU Sumut menimbang, mengingat, memperhatikan SE 100/pl.02.2-sd/06/Kpu/I/18 januari 2018 bahwa
Paslon EDY RAHMAYADI-MUSA RAJECKSYAH MEMENUHI SYARAT
2.Paslon JAROT HIDAYAT-SIHAR SITORUS = MEMENUHI SYARAT.

Agar Paslon yg terpilih hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dapat datang untuk giat pengundian No urut Calon Gubernur Sumut tahun 2018, ucapnya. (Silalahi).

Medan – Sumawa
Kasus penggelapan puluhan mobil mewah dengan modus Jual beli dan atau pinjam sewa, akhirnya terungkap.
Tersangka otak pelaku Nova Zein menggunakan modus Yayasan bodong bernama “Yayasan Sumatera Women Foundation” mengelabui 67 korbannya dengan alasan program kerja bidang sosial dan kemanusian.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Direktorat Reserse Keiminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian dalam ekspose pengungkapan kasus penggelapan yang diduga melibatkan jaringan sindikat pemalsuan STNK dan BPKB Rabu (14/2/2018) sore di Mapolda Sumut.

“Dugaan sementara memang Yayasan itu hanya sebagai modus dalam aksi kejahatan ini. Karena Yayasan itu sendiri sampai saat ini belum bisa ditunjukan akte pendiriannya. Meskipun masih dalam penyelidikan lebih lanjut, namun sudah jelas bahwa wilayah kerja dalam program Yayasan itu fiktif,” ujar Andi Rian,

Andi Rian membeberkan, dalam aksinya tersangka Nova Zein yang dibantu tiga tersangka lain diantaranya berinisial, UG, KB, HP yang turut diamankan itu menjalankan modus dengan membuat kontrak perjanjian pinjam pakai mobil dengan para korban dengan alasan digunakan untuk proyek pembangunan oleh Yayasan Sumatera Women Foundation yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan.
Namun pada kenyataannya mobil-mobil tersebut kemudian dijual dengan harga dibawah standar setelah STNK dan BPKB nya dipalsukan.

“Dalam prakteknya modus yang digunakan tersangka ini adalah dengan mengikat kontrak atas nama yayasan atau NGO atau LSM Sumatera Woman Foundation dengan para korban pemilik mobil. Selanjutnya mobil-mobil itu berpindah tangan ke sejunlah pihak dengan cara jual beli. Hasil penyidikan, modus ini dilakukan sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu,” ungkap Andi Rian.

Andi Rian menyebutkan, pada proses jual beli mobil pinjaman yang dilakukan tersangka otak pelaku dan tiga tersangka lain tersebut sebagian besarnya juga terdapat kejahatan pemalsuan baik plat nomor polisi, STNK bahkan BPKB. Adanya fakta tersebut Andi menegaskan akan mendalaminya lebih jauh termasuk dugaan terkait adanya oknum-oknum aparat yang terlibat.

“Pemalsuan ini juga yang masih kita dalami lebih jauh, termasuk apakah ada keterlibatan oknum di dalamnya. Kita meyakini bahwa memang masih banyak tersangka lain yang terlibat, karena itu masih terus kita selidiki kasusnya, ” terang Andi

Dalam pengungkapan kasus itu sendiri pihak kepolisian menangkap empat tersangka dengan peran yang berbeda-beda.
“Nova Zein otak pelakunya, Usman Gumanti warga Jalan Sunggal berperan sebagai pengantar mobil kepada Hotma Tua Pulungan dan Andika. Khairul Bariah alias Cece warga Jalan Paya Bakung Perumahan Puri San Jadi Blok D No 1 Kelurahan Serba Jadi Kecamatan Sunggal berperan sebagai mengambil uang dan Hotma Tua Pulungan warga Jalan Selamat Ujung Medan Amplasa berperan sebagai mengambil mobil dari Usman dan Cece,” sebutnya.

Lebih jauh Andi mengaku, dalam perkara itu Dit Reskrimum Poldasu telah menerima 6 laporan polisi dengan jumlah 67 korban dengan barang bukti yang diduga kuat lebih dari ratusan unit mobil.

“Jadi siapa saja yang pernah berhubungan dengan Nova Zein baik itu menyewa maupun membeli mobil, kita imbau segera datang ke Poldasu,” ucapnya.

Selain para pelaku, petugas juga menyita barang bukti empat mobil diantaranya satu unit mobil alpahart, pajero sport dan dua unit mobil innova.
“Satu lembar fotocopy BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1505 El, satu bundel fotocopy akte perjanjian, satu lembar fotocopy BPKB MOBIL Toyota Fortuner BK 401 W, sejumlah akte perjanjian. Kalau mobil kita sita dari pembeli sedangkan dokumen kita sita dari kediaman/kantor pelaku,” ungkapnya.

Untuk meyakinkan korbannya, dalam pembayaran pertama hingga ketiga pelaku selalu lancar membayar pinjam pakai mobil.
“Membayar dengan cek, namun masuk bulan ketiga di bulan keempat pembayaran mulai nyendat dan pembayaran dipakai dengan cek kosong. Disitulah awalnya para korban mulai mencurigai dan meminta kepada pelaku menunjukan mobilnya dan tak bisa dipenuhi oleh pelaku,” ujar Andi, lagi.

Sementara itu salah seorang korban penipuan sebut saja namanya Andy mengatakan sangat bersyukur dan apresiasi dengan kinerja aparat poldasu.
“Saya sangat lega terungkapnya kasus ini, dan berharap indikasi keterlibatan oknum aparat dalam memback-up penipuan ini juga dapat diungkap” kata Andy kepada wartawan
Andy juga berharap mobil Toyota Alpart dengan No.pol BK1484 GI yang merupakan alat bukti dapat kembali menjadi miliknya.(silalahi)

MEDAN – SUMAWA
Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Sumut memperbolehkan setiap Pasangan Calon ( Paslon ) Gubsu/ Wagubsu menerima sumbangan kampanye dari perseorangan, Parpol kelompok maupun dari badan hukum seperti perusahaan. Namun demikian jumlah sumbangan itu sendiri akan dibatasi.

” Jumlah sumbangan maksimal yang berasal dari perseorangan sebanyak Rp 75 juta, Parpol Rp 750 juta, kelompok Rp 750 juta, dan badan hukum swasta sebesar Rp 750 juta. Setiap pasangan calon (Paslon) harus melaporkan sirkulasi sumbangan dan pengeluaran dana untuk berkampanye selama masa kampanye paling lambat pada 24 Juni 2017,” terang Komisioner KPU Sumut, Iskandar Zulkarnain ketika ditanya wartawan di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan Medan Timur, Jumat kemaren.

Dijelaskannya, laporan yang diserahkan oleh Paslon kepada KPU tiga hari menjelang dilaksanakannya pemungutan suara akan diuadit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU.

“Jika tidak menyerahkan, KPU berhak membatalkan Paslon sebagai calon,” tambah Iskandar.

Sementara itu Komisioner KPU Sumut, Yulhasni juga mengatakan kalau bahan kampanye dan alat peraga kampanye(APK) yang disediakan oleh KPU untuk setiap Paslon tidak akan langsung dibagikan setelah penetapan Paslon pada 12 Februari 2018 nanti.

Bahan kampanye dan APK akan dibagikan beberapa minggu setelah ditetapkannya Paslon.

Menurut Yulhasni, KPU membutuhkan waktu untuk mencetak bahan kampanye dan APK sebab pengadaannya dalam jumlah yang banyak.

“Bahan Kampanye dan APK haruslah diserahkan oleh tim penghubung Bakal Paslon sebelum ditetapkannya Paslon,” ujar Yulhasni (silalahi).

Medan – Sumawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara mengimbau kepada para pasangan bakal calon (balon) gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilgubsu 2018 agar melakukan pendaftaran sejak awal, yakni Senin (8/1).

“Kita berharap dan mengimbau kepada pasangan dan partai pengusung agar mendaftar secepatnya, kalau memang pasangannya sudah pasti, langsung daftarkan nama pasangannya. Jangan di hari-hari terakhir baru sibuk,” kata Komisioner KPU Sumut, Yulhasni, Sabtu kemaren

Menurut Yulhasni, saat partai pengusung mendaftarkan calonnya, mereka pasti akan membawa massa simpatisan, terutama saat batas akhir pendaftaran.

“Seandainya semua partai pengusung mendaftarkan calonnya di akhir pendaftaran, kita takutkan bisa menimbulkan gesekan dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini yang harus kita hindari,” ungkapnya.

KPU Sumut sudah menetapkan masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada 8 hingga 10 Januari 2018. (Silalahi).

Medan – Sumawa
Masa perbaikan dokumen syarat pencalonan para bakal pasangan calon (Paslon) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 sudah berakhir 20 Januari 2018 lalu.

Dalam masa perbaikan tersebut, yang diserahkan oleh para bakal Paslon seperti surat keterangan tidak ada tunggakan pajak, surat keterangan tidak ada hutang, tanda terima LHKPN, dan sebagainya.

Setelah masa perbaikan dokumen selesai, kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sedang melakukan penelitian dokumen-dokumen perbaikan tersebut.

“Saat ini kita sedang melakukan penelitian dokumen-dokumen tersebut, dan ini kita lakukan sampai 27 Januari 2018 mendatang,” kata Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga, kepada.wartawan senin.kemaren.

erampungan terhadap 12 partai politik calon peserta Pemilu 2019 di tingkat Provinsi Sumut telah melalui proses verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.

“Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018, kami akan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual pada tanggal 11 atau 12 Februari 2018. Nantinya akan kita lakukan dalam rapat pleno terbuka,” sebut Komisioner KPU Sumut, Iskandar Zulkarnain, kemaren.

Dalam rapat pleno terbuka nanti menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat Kabupaten/Kota se-Sumut.

Namun saat ini, teman-teman di daerah masih sedang memverifikasi. Selanjutnya menyampaikan hasil verifikasinya kepada KPU Sumut, 9-10 Februari 2018,” terangnya.

Setelah selesai, KPU Sumut akan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi kepada KPU RI, 13 sampai 14 Februari 2018.

“Penetapkan parpol mana saja yang berhak menjadi peserta Pemilu 2019 dilakukan pada 17 Februari 2018, KPU RI. Dan, pada 18 Februari 2018 dilakukan pengundian nomor urut parpol,” pungkasnya.(silalahi).

Medan – Sumawa
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Iskandar telah menyampaikan hasil verifikasi faktual terhadap partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019.

Hal itu dikatakan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnain, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kepengurusan terhadap 12 parpol lama pada 28-30 Januari 2018, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pada 31 Januari kita sampaikan hasilnya ada 7 parpol lama yang kita nyatakan belum memenuhi syarat (BMS),” sebut Iskandar Zulkarnain, Minggu (4/2).kemaren.

Dijelaskannya, ke 7 parpol yang lama ditingkat Provinsi Sumut yang dinyatakan BMS kemarin itu yakni PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, PKB, dan PPP.

Namun, KPU mengalami terkendala, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak sesuai dengan sistem informasi partai politik (Sipil), serta perihal memeperhatikan keterwakilan perempuan.

“Dan kami juga memberikan waktu selama dua hari (1-2 Februari 2018) untuk ke-7 parpol lama itu untuk diperbaiki. Dan kemarin kita sudah kembali lakukan verifikasi yang BMS,” bebernya.

Tambahnya, pada verifikasi perbaikan kemarin, kekurangan dari ke-7 parpol tersebut sudah dilengkapi. Maka bisa di simpulkan tahapan verifikasi parpol tingkat provinsi sudah rampung.

Seperti 4 parpol baru seperti PSI, Perindo, Berkarya, dan Garuda, tidak diverifikasi karena sebelumnya sudah dilakukan verifikasi lebih awal beberapa waktu lalu.(silalahi).

Medan – Sumawa

Realisasi pertumbuhan PDRB triwulan IV tercatat 5,56% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 5,21% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya terjadi pada sektor domestik ditengah melambatnya sektor eksternal.

Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2017 tercatat 5,12% (ctc).

Demikian di sampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara Arif Budi Santoso, melalui pers Realiesnya senin (5/2/2018) di Medan.

Arif menambahkan bahwa Kinerja investasi tumbuh tinggi sebesar 8,71 (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2017 6,18% (yoy) dan merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012.

Hal ini didorong kenaikan investasi bangunan sejalan dengan realisasi pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah dan Swasta yang agresif dan tetap tingginya pertumbuhan investasi non bangunan yang didorong oleh pembelian mesin dan perlengkapan, sebagai indikasi penguatan aktivitas produksi serta peningkatan permintaan ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian triwulan IV juga didorong oleh masih solidnya konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh 4,73% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 4,11% (yoy).

Peningkatan tersebut diperkirakan didorong oleh konsumsi pakaian serta transportasi seiring dengan kegiatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan libur akhir tahun. Selain itu, akselerasi belanja pemerintah yang terkonsentrasi di akhir tahun juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2017.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor sedikit melambat seiring dengan berlangsungnya musim trek komoditas kelapa sawit sesuai dengan pola musimannya.

Dari sisi sektoral, kinerja sektor utama tercatat tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kinerja sektor pertanian yang merupakan sektor andalan Sumatera Utara tercatat meningkat signifikan dari 3,13% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,93% (yoy), didorong oleh peningkatan produksi tanaman pangan serta hortikultura seiring dengan cuaca yang kondusif.

Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan pada sektor konstruksi dari 6,67% (yoy) menjadi 8,55% (yoy) pada triwulan berjalan juga turut mendorong perbaikan kinerja sektor utama.

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan akan mengalami perbaikan, terutama ditopang oleh kuatnya permintaan domestik seiring dengan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat daya saing dan iklim usaha. Selain itu, adanya PILKADA tahun 2018 juga berpeluang memberikan dampak positif bagi PDRB Sumatera Utara secara langsung melalui konsumsi LNPRT dan secara tidak langsung melalui konsumsi RT.

Dengan demikian, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 2018 berada pada kisaran 5,0% – 5,4% (yoy). (Silalahi).

STAY CONNECTED

800FansSuka
591PengikutMengikuti
116,456PelangganBerlangganan