KMP, menggunakan hak interpelasi kepada Plt Gubernur DKI, Ahok

368
BERBAGI

Anggota DPRD DKI asal Fraksi NasDem, Inggard Joshua mengatakan, pihaknya menolak wacana Koalisi Merah Putih (KMP) Jakarta untuk menjegal pelantikan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai gubernur.

Dia mengatakan, mengingat Indonesia merupakan negara hukum, maka ketika pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai pelantikan Ahok sebagai gubernur Jakarta, DPRD harus melaksanakannya sesuai mekanisme yang ada.

“Apalagi, sudah ada surat himbauan dari kemendagri kepada dewan untuk mengajukan nama yang akan dilantik. Tentu saja, ini berdasarkan perppu yang dikeluarkan pemerintah terdahulu. Itu kan di situ diatur semuanya,” katanya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).

“Maka itu, saya kurang setuju dengan jegal-menjegal. Memang kita main fisik?” imbuhnya mengingatkan.

Meski demikian, bekas politikus Golkar ini menilai, pelantikan Ahok sebagai gubernur Jakarta tidak akan bisa dihalang-halangi, karena itu dilakukan presiden, dan DPRD tak berkewenangan memberikan usulan.

“Tentu saja ketika (pelantikan oleh presiden atau melalui Menteri Dalam Negeri) itu dilakukan, kita (DPRD) tidak memberikan rekomendasi. (Kalau DPRD memberikan rekomendasi) kita akan dipermalukan. Kok dewan tidak mengerti aturan? Kita kan anak sekolah semua,” pungkasnya.

Ketua KMP Jakarta, M Taufik sebelumnya mengatakan, akan menggunakan hak interpelasi yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Ahok. Dalihnya, sesuai aspirasi masyarakat ibu kota, selain Front Pembela Islam (FPI).

“Jadi yang ingin menggulingkan Ahok itu bukan cuma FPI. Yang kemarin datang itu ada GMJ (Gerakan Masyarakat Jakarta) dari 99 ormas. Salah satunya FPI. Aspirasi mereka, kita tampung. Kalau ada alasan kuat untuk pakai kewenangan kita (hak interpelasi), akan kita lakukan,” kata Taufik, kemarin (11/11/2014).

Ketua DPD Gerindra Jakarta ini juga mengatakan, interpelasi tersebut tak terkait dengan fatwa Mahkamah Agung (MA) nanti. Diketahui, DPRD DKI tengah meminta rujukan kepada MA tentang dasar hukum pelantikan Ahok sebagai gubernur, apakah UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah atau UU No. 29/2007 tentang Kekhususan DKI Jakarta. Pasalnya, ada tafsir terkait pelantikan tersebut.

“Jadi, (penolakan Ahok sebagai gubernur) ini aspirasi yang bekembang. Kalau nanti MA katakan ‘a’, silakan. Tapi, interpelasi tetap jalan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ahok menilai, langkah meminta fatwa MA tersebut ditempuh, agar Taufik menjadi Gubernur Jakarta.

“Hebat si Taufik ini, lagi cari celah hukum supaya Ahok tetap jadi wakil gubernur. Ini preseden hukum yang tidak baik. Jadi, tafsiran dia, kalau gubernur mundur, wakil gubernurnya tidak otomatis naik (jadi gubernur), gubernur dipilih DPRD. Jadi, nanti gubernur saya itu Taufik,” kata mantan bupati Belitung Timur ini beberapa waktu lalu.

“Kalau sampai terjadi, saya pilih berhenti saja daripada jadi wakilnya orang gila seperti Taufik, kan males banget,” tandas Ahok.