Media Harus Berperan Dalam Perlindungan Sosial Pada Perempuan

662
BERBAGI

Medan Sumawa.com – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai, media harus memiliki peran dalam penyampaian informasi serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pengalaman, gagasan kritik, dan menyumbang saran.

Melalui laporan jurnalistik, pemberitaan, dan penyediaan ruang opini masyarakat, media massa dapat menyajikan fakta penyelenggaraan perlindungan sosial dan gagasan-gagasan yang mendorong penyempurnaan penyelenggaraan perlindungan sosial kepada perempuan.

“Mengangkat fakta seputar perlindungan sosial, penghapusan kemiskinan, pemenuhan hak warga negara serta hak perempuan dalam memperoleh perlindungan sosial merupakan peran dari media. Media juga dapat mendorong perubahan di bidang kebijakan, implementasi penghapusan kemiskinan, perlindungan sosial yang lebih inklusif, adil dan transformatif,” kata Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumut, Juriani dalam acara Media Breefing “Peran Media Dalam Upaya Pemenuhan Hak- hak Perempuan Terhadap Akses Sosial di Sumut, dikantor Lurah Amplas, Jalan Selambo, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (29/5/2015) sore.

Hadir dalam acara ini, Lurah Medan Amplas Andi Mario Siregar, Kepala Lingkungan I Alfi, Balai Perempuan Amsterdam lingkungan I binaan KPI, wartawan serta para kepling lainnya.

Juraini dinilai, saat perlindungan sosial pada perempuan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara belum optimal. Pasalnya, perempuan masih banyak tertinggal dalam mendapatkan akses terhadap berbagai layanan publik.

“Program perlindungan sosial pada perempuan dan pengentasan kemiskinan masih belum optimal. Ini dapat kita lihat dari minimnya akses terhadap perempuan, partisipasi dan kontrol yang diberikan kepada wanita. Nah disinilah peran media untuk menyampaikan informasi tentang itu,” katanya.

Ia mengaku, perlindungan sosial merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan negara yang melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan semua bangsa.”Dalam cara pandang berbasis hak, perlindungan sosial merupakan hak warga negara yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hal ini,” katanya.

Selain belum optimal, pada tataran pelaksanaan juga mengalami banyak distorsi dari makna perlindungan sosial pada permpuan dan pengentasan kemiskinan sesungguhnya.

“Perlindungan sosial perempuan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia masih dipahami sebatas bantuan sosial yang diberikan. Itu pun, pada kenyataannya banyak orang miskin, terutama perempuan yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, justru tidak menerima haknya. Kita lihat dari jaminan kesehatan, masih banyak desa yang belum menikmati pelayanan kesehatan yang layak. Jaminan kesehatan tidak banyak dirasakan masyarakat, karena proses yang berbelit-belit. Banyak masyarakat yang masih tidak mengerti dengan berbagai program jaminan kesehatan yang diluncurkan pemerintah,”ujarnya.

Di Sumatera Utara juga terlihat masih banyak perempuan tidak bisa mendapat pelayanan layak.”Masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan dan pusat pemerintahan sekalipun masih termarjinalkan,” katanya.

Juraini mengatakan, saat ini di Kelurahan Amplas telah berdiri Balai Perempuan Amsterdam yang berada di lingkungan I. Berdirinya Balai ini guna memberdayakan perempuan, mendorong peningkatan ekonomi keluarga dan membuka akses bagi perempuan .

“Kemiskinan sangat berdampak langsung kepada perempuan. Lihat saja, kenaikan harga gas, sembako, BPJS yang masih berantakan, perempuanlah yang langsung merasaknnya,” jelasnya.

Lurah Medan Amplas Andi Mario Siregar menyambut baik terbentuknya Balai Perempuan Amsterdam binaan KPI di linngkungannya.

“Semoga terbentuknya Balai Perempuan ini dapat membantu perekonomian dan menjadikan perempuan di Kelurahan Medan Amplas ini menjadi lebih kreatif. Media juga harus dapat berperan untuk perlindungan sosial pada perempuan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia,” pungkasnya.(Sw-01)