Edy Rahmayadi Di Desak Mundur Dari Ketum PSSI

24
BERBAGI

vJakarta – Sumawa
Semenjak terpilihnya Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, desakan agar segera mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepak Bola Indinesia) kian kencang.

Desakan mundur tersebut di sampaikan Emerson Yuntho dalam petisinya, minggu (15/7/2018) di Jakarta.

Sementara dari Corruption Watch (ICW) menyampaikan ada tiga alasan utama agar Edy Rahmayadi mundur dari jabatan ketum PSSI, yakni ;

Edy Rahmayadi agar fokus memimpin Sumut selama lima tahun ke depan.

“Memimpin daerah atau organisasi nasional tentu tidak mudah. Apalagi merangkap dua jabatan pimpinan. Jangan sampai karena mengurus PSSI, daerah Sumut jadi nggak terurus. Atau sebaliknya,” terang Emerson.

Begitu pula mengurus PSSI itu butuh keseriusan, totalitas dan fokus 100 persen. Apalagi PSSI masih punya PR (pekerjaan rumah) seperti pengembangan organisasi, pelaksanaan kompetisi, komitmen berantas pengaturan skor, berantas kerusuhan suporter, menggalakkan pembinaan usia muda, melakukan transparansi keuangan, dan persiapan Timnas Indonesia dalam laga-laga internasional.

“Permasalahan sebanyak itu tidak bisa diselesaikan oleh ketua umum PSSI secara sambilan,” ujar Eson.

Ada regulasi yang melarang kepala daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Dia menjelaskan, larangan ini diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural.

merangkap jabatan rawan terjadinya conflict of interest. Emerson mengingatkan, jangan sampai ada anggapan PSSI hanya dijadikan kendaraan atau bemper untuk kepentingan menjabat gubenur Sumut, tanpa ada kemauuan untuk menjalankannya.

“Semua tentu tak mengharapkan ada pimpinan yangmenganakemaskan  satu klub saja,” terangnya.

Oleh karena itu, dia juga berharap seluruh elemen sepak bola di tanah air menyurati dan membuat petisi meminta Edy Rahmayadi segera dengan legowo melepaskan jabatannya sebagai ketum PSSI.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi menyatakan akan tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketum PSSI meskipun dirinya telah terpilih sebagai gubernur Sumut.

Hal ini ditegaskan Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria. Kelanjutan Edy Rahmayadi memimpin PSSI menjadi polemik setelah kemenangannya di Pilkada Sumut. Namun, Ratu Tisha menegaskan status Edy tidak berubah.

“Tidak berubah (status ketum PSSI Edy Rahmayadi),” kata Ratu Tisha Destria kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, awal Juli lalu.

Edy Rahmayadi yang berpasangan dengan Musa Rajekshah (Eramas) sebagai calon gubernur Sumut, dinyatakan menang versi hitung cepat LSI Denny JA dengan perolehan suara sebesar 57.12 persen sekaligus mengungguli pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang meraih 42,88 persen suara.

Mantan Pangkostrad TNI itu sendiri telah mengambil cuti sebagai Ketum PSSI, per 16 Februari hingga 30 Juni 2018.

Keputusan cuti diambil oleh Edy Rahmayadi yang memilih berkonsentrasi terhadap Pilkada Sumut. Wakil Ketua PSSI, Joko Driyono telah ditunjuk sebagai Plt selama absennya Edy Rahmayadi.(Ss).Jakarta – Sumawa
Semenjak terpilihnya Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, desakan agar segera mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepak Bola Indinesia) kian kencang.

Desakan mundur tersebut di sampaikan Emerson Yuntho dalam petisinya, minggu (15/7/2018) di Jakarta.

Sementara dari Corruption Watch (ICW) menyampaikan ada tiga alasan utama agar Edy Rahmayadi mundur dari jabatan ketum PSSI, yakni ;

Edy Rahmayadi agar fokus memimpin Sumut selama lima tahun ke depan.

“Memimpin daerah atau organisasi nasional tentu tidak mudah. Apalagi merangkap dua jabatan pimpinan. Jangan sampai karena mengurus PSSI, daerah Sumut jadi nggak terurus. Atau sebaliknya,” terang Emerson.

Begitu pula mengurus PSSI itu butuh keseriusan, totalitas dan fokus 100 persen. Apalagi PSSI masih punya PR (pekerjaan rumah) seperti pengembangan organisasi, pelaksanaan kompetisi, komitmen berantas pengaturan skor, berantas kerusuhan suporter, menggalakkan pembinaan usia muda, melakukan transparansi keuangan, dan persiapan Timnas Indonesia dalam laga-laga internasional.

“Permasalahan sebanyak itu tidak bisa diselesaikan oleh ketua umum PSSI secara sambilan,” ujar Eson.

Ada regulasi yang melarang kepala daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Dia menjelaskan, larangan ini diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural.

merangkap jabatan rawan terjadinya conflict of interest. Emerson mengingatkan, jangan sampai ada anggapan PSSI hanya dijadikan kendaraan atau bemper untuk kepentingan menjabat gubenur Sumut, tanpa ada kemauuan untuk menjalankannya.

“Semua tentu tak mengharapkan ada pimpinan yangmenganakemaskan  satu klub saja,” terangnya.

Oleh karena itu, dia juga berharap seluruh elemen sepak bola di tanah air menyurati dan membuat petisi meminta Edy Rahmayadi segera dengan legowo melepaskan jabatannya sebagai ketum PSSI.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi menyatakan akan tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketum PSSI meskipun dirinya telah terpilih sebagai gubernur Sumut.

Hal ini ditegaskan Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria. Kelanjutan Edy Rahmayadi memimpin PSSI menjadi polemik setelah kemenangannya di Pilkada Sumut. Namun, Ratu Tisha menegaskan status Edy tidak berubah.

“Tidak berubah (status ketum PSSI Edy Rahmayadi),” kata Ratu Tisha Destria kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, awal Juli lalu.

Edy Rahmayadi yang berpasangan dengan Musa Rajekshah (Eramas) sebagai calon gubernur Sumut, dinyatakan menang versi hitung cepat LSI Denny JA dengan perolehan suara sebesar 57.12 persen sekaligus mengungguli pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang meraih 42,88 persen suara.

Mantan Pangkostrad TNI itu sendiri telah mengambil cuti sebagai Ketum PSSI, per 16 Februari hingga 30 Juni 2018.

Keputusan cuti diambil oleh Edy Rahmayadi yang memilih berkonsentrasi terhadap Pilkada Sumut. Wakil Ketua PSSI, Joko Driyono telah ditunjuk sebagai Plt selama absennya Edy Rahmayadi.(Ss).