Beranda Daerah

Jumlah Kemiskinan Masih Menggunakan Data Tahun 2015, Verifikasi PT Sucofindo Belum Final *Pemko Punya Sendiri Data Kemiskinan

125

Medan (Sumawa.Com)

Berdasarkan basis data terpadu (BDT) jumlah orang miskin dan kurang mampu Kota Medan berjumlah 129.592 kepala keluarga. Namun tidak semua menerima bantuan pemerintah untuk keluarga miskin. Kuota penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sejumlah 65.362 KK dan program keluarga harapan (PKH) 50.019 KK, selebihnya tidak mendapat.

Informasi tersebut dikatakan Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong ST kepada wartawan yang dihubungi lewat selulernya, Rabu (6/2). Keluarga penerima manfaat (KPM) PKH kata Parlaungan, menerima Rp 1,8 juta per tahun yang dicicil selama 4 kali. Sedangkan penerima BPNT mendapat Rp 110.000 per bulan berupa beras dan telur ayam, setiap penerima BPNT diberi kartu kesejahteraan sosial (KKS).

“Jumlah keluarga miskin se Indonesia masih menggunakan data badan pusat statistik (BPS) tahun 2015. Kemensos memang sedang melakukan verifikasi validasi (veri vali) data terbaru yang dipercayakan kepada PT Sucofindo sejak tahun 2018, tapi belum final,” ucapnya.

Menurut dia, banyak masyarakat yang mengaku miskin protes kenapa tidak masuk dalam data penerima BPNT maupun PKH. Maka pemko pemko memverifikasi sendiri jumlah warganya yang miskin. “Kita bisa memverifikasi mana-mana yang layak menerima BPNT dan PKH. Kemudian data tersebut kita kirimkan ke Kemensos, sehingga tidak harus menunggu verifikasi dari pemerintah pusat,” terangnya.

Politisi P Demokrat ini menegaskan, pihaknya (dewan) akan mendesak pemko harus segera membuat perwal untuk mendata keluarga muskin dan kurang mampu. Jangan percuma Medan sudah memiliki Perda penanggulangan kemiskinan tapi data yang valid tidak dimiliki, hanya menunggu-nunggu data dari BPS.

“Kami dari dewan mendukung anggarannya, bila perlu di P-APBD kita tampung, yang penting kita memiliki data tenta warga miskin. Inilah nanti kita ajukan ke pusat, siapa-siapa yang layak menerima BPNT maupun PKH. Karena setiap kita reses, persoalan keluarga miskin tidak tuntas-tundas. Data tahun 2015 tentu sudah berbeda dengan sekarang, itu harus kita yang memverifikasinya,” tegas Parlaungan. ( ss )