Beranda Daerah

Sarma Hutajulu : Hak – Hak Masyarakat lokal Jangan Hilang dan Terpinggirkan

200

Medan – Sumawa

Anggota Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu dan Reynaldo Situmorang dengan tegas meminta kepada pihak Kehutanan Provinsi, Bupati Tobasa dan Para Direksi BPODT agar bisa serius menyikapi dan mencari solusi yang terbaik terkait tuntutan masyarakat adat marga Butarbutar dan Sibisa sekitarnya untuk pengembalian tanah adatnya. “Tuntutan mereka masih hal yang wajar. Sebab, jangan hanya gara-gara demi pembangunan kawasan pariwisata yang datangnya dari pusat sana, hak-hak masyarakat lokal selaku pemilik tanah jadi hilang dan terpinggirkan” tegas Sarma Hutajulu. Dalam rapat RDP, selasa (17/7/2018) kemaren di Medan.

Komisi A DPRD Sumut mengharapkan pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari solusi terhadap dampak atas kehadiran BODT terhadap masyarakat sekitar kawasan. Para wakil rakyat ini menilai apa yang menjadi keluhan masyarakat di Sibisa sekitarnya diharapkan baik dari Pemerintah maupun BODT sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat jangan menganggab aneh apa yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini.

“Ini kan, hal yang wajar, ada program pembangunan, kalau pun itu satu sisi pantas kita syukuri, tapi di sisi lain kita juga perlu kritisi”. Karena, pembangunan yang datang kekawasan Danau Toba pasti punya dampak, pasti itu! Kenapa masyarakat sampai hari ini masih ada konflik dengan BODT dan Kehutanan, saya kira itu wajar karena ini, kan, masalah dari dulu sampai sekarang soal SK Menhut 579 /2014. Dimana penunjukan kawasan hutan memang dari dulu hingga detik ini masih bermasalah dengan masyarakat,” ujar Sarma Hutajulu.

Lebih lanjut anggota Dewan dari Fraksi PDIP ini memaparkan, masalah antara masyarakat dengan kehutanan belum selesai, kehutanan telah menyerahkan tanah ke BODT.Dimana masyarakat sudah puluhan tahun menuntut lahannya untuk dikeluarkan dari kawasan hutan tidak bisa dengan alasan kawasan hutan lindung. Tetapi untuk program pembangunan kenapa bisa cepat dari hutan lindung dirubah kehutan produksi/konversi ke APL?

Saya kira kalau masyarakat mengkritisi ini tak perlu kita langsung alergi, karena memang pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Kenapa lahan untuk masyarakat sebegitu sulit pihak kehutanan untuk merobah hutan lindung menjadi APL? Kenapa untuk yang lain begitu cepat dilakukan seperti BODT? Sudah banyak contoh, seperti di Pintu Pohan yang dijadikan pengusaha lahan sawit.

Ketika masyarakat mengelola lahan yang nota bene kawasan hutan langsung ditangkap dan diproses dengan memakai undang-undang kehutanan. Tapi si pengusaha ketika mengubah lahan kawasan jadi perkebunan itu tidak pernah dipenjarakan. Ini tidak adil. Jadi, hal wajar-wajar saja Pak Ari masyarakat bertanya. Karena ini memang program pembangunan yang datangnya dari atas yang tak pernah melibatkan masyarakat untuk membicarakan rencana pembangunan ini. Ujuk-ujuk masyarakat hanya jadi objek penerima, tidak pernah jadi subjek.

Sarma juga membenarkan bahwa permasalahn yang dialami oleh masyarakat khususnya Marga Butarbutar dari Sigapiton sudah lama dan sudah dibahas dalam RDP tahun 2015 lalu di Komisi A DPRD Sumut. Kadis Kehutanan saat itu dijabat oleh Pak Alden yang dihadiri oleh Dinas Kehutanan Provsu dan instansi terkait lainnya telah berjanji dalam tempo dua minggu lahan milik marga Butarbutar Sigapiton akan segera dikeluarkan dari kawasan hutan. Karena lahan itu sesuai data benar diserahkan oleh Marga Butarbutar untuk rencana perluasan lahan reboisasi di jaman Orba. Namun, sampai hari ini sudah tiga lebih belum ada solusi penyelesaian kepada mereka. Belum lagi yang lain.

“Jadi saya kira, ini menjadi ‘PR’ kita bersama mencari solusi yang terbaik. Janganlah masyarakat terus-terus yang menjadi korban. Jangan karena kehadiran BODT selama25 tahun ini kemudian Masyarakat Batak menjadi tamu di tanahnya sendiri. Kita sudah lihat kok di Bali dan Mandalika bagaimana masyarakat penduduk asli itu sekarang hidup terpinggirkan,” tegas Sarma Hutajulu.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Toba Samosir Ir Darwin Siagian mengatakan pihaknya saat ini telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanah Adat di Kabupaten Tobasa, namun Perda dimaksud saat ini sedang dalam proses eksaminasi di Biro Hukum Pemprovsu. “Kami dari Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Toba Samosir sudah menerbitkan Perda Tanah Adat. Saat ini sedang dalam proses eksaminasi di Biro Hukum Provinsi Sumut. Untuk itu kami berharap agar Komisi A DPRD Sumut dapat membantu supaya prosesnya dipercepat. Karena Perda ini sama-sama kita harapkan nantinya dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan segala persoalan tanah adat yang terjadi saat ini khususnya di daerah Pemkab Tobasa,” jelas Darwin.

Sementara itu, Direktur BPODT Ari Parsetyo usai menyampaikan paparannya dalam rapat meminta arahan dan petunjuk dari Anggota DPRD Sumut agar dapat membantu meberikan solusi terkait penyelesaian persoalan legalitas lahan zona otoritatif kawasan pariwisata Sibisa sekitarnya.

Meski dalam rapat tersebut belum ditemukan solusi, Pimpinan Rapat Komisi A DPRD Provsu berjanji akan mendorong pemerintah Provinsi khususnya di Biro Hukum agar bisa secepatnya menyelesaiakan proses eksaminasi terhadap Perda Tanah Ulayat Kabupaten Tobasa. “Pertemuan ini nanti akan segera ditindaklanjuti denga melakukan pertemuan internal Komisi. Kami dari Komisi A siap mendorong agar proses eksaminasi Perda Tanah Adat yang diterbitkan oleh Pemkab Tobasa secepatnya diselesaiakan di Biro Hukum Provsu, karena saya melihat produk Perda ini dapat menjadi solusi dalam menyikapi tuntutan masyarakat.

Dengan segala keterbatasan kewenangan kami siap jadi penengah atas keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat khususnya di kawasan Sibisa sekitarnya,” ujar Muhri Fauzi Hafiz.(Ss).