Beranda Daerah

Sikap Arogan Dan Dugaan Nepotisme Ketua KPU Sumut Di Protes Wartawan

95
Sikap Arogan Dan Dugaan Nepotisme Ketua KPU Sumut Di Protes Wartawan

Medan – Sumawa

Puluhan wartawan dari berbagai Media di Medan melakukan protes terhadap kebijakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Yulhasni yang di duga Nepotisme atas penerbitan Iklan Layanan Pemilihan Umum di sejumlah Media di Medan.

Hal tersebut di lakukan puluhan wartawan di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara, Kamis (28/03/2019) di Medan.

Para kuli tinta yang berasal dari berbagai media cetak, elektronik dan online tersebut mempertanyakan kebijakan Ketua KPUD Sumut tersebut dalam menggunakan anggaran negara untuk iklan sebesar Rp.3,5 miliar berkaitan penayangan iklan layanan kampanye Pemilu 2019 di media.

Dimana di ketahui, bahwa KPUD Sumut melakukan penunjukkan langsung kepada 10 media tertentu yakni tiga media televisi (TV One, Metro TV, TVRI), dua radio, tiga media cetak (Waspada, SIB, Tribun Medan) dan lima media online (Antara, Medanbisnisdaily.com, Rmolsumut.com, Suaramahadika.com dan Centralberita.com).

Koordonator aksi, Nelly Simamora, dalam orasinya mengatakan bahwa kebijakan KPUD Sumatera Utara yang melakukan penunjukkan langsung dalam menggunaikan anggaran layanan iklan kampanye Pemilu 2019 itu menyalahi Keppres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

“Jelas ini sudah menyalahi Keppres Nomor 16 Tahun 2018,” ucap Nelly Simamora.

Dimana menurut Nely bahwa Berdasarkan Keppres tersebut, seharusnya pihak KPUD Sumut dalam menggunakan anggaran negara tersebut harus melalui mekanisme tender. Kemudian perusahaan pemenang tenderlah yang mencari 10 media tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU, katanya.

“Jadi tidak serta merta KPUD Sumut yang menghunjuk 10 media sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Harus ada pemenang tender dulu,” ujar Nelly geram.

Nelly bersama puluhan wartawan lainnya dalan waktu dekat berencana akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Polda Sumut, BPK RI dan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jelasnya.

Aksi puluhan wartawan tersebut mendapat pengawalan pengamanan dari aparat Polrestabes Medan. Aksi mereka juga diterima oleh komisioner KPUD Sumut Mulia Banuera, di dampingi Sekretaris KPUD Sumut Rajab, Kabag Teknik Maruli dan Bendahara Zulham.

Menurut Komisioner KPU Sumut Mulia Banuarea mengatakan bahwa pada awalnya KPUD Sumut menginginkan agar seluruh media yang bertugas di KPUD Sumut mendapat iklan layanan kampanye Pemilu 2019. Hanya saja, sebut Mulia, penghunjukan terhadap 10 media sudah diatur dalam Peraturan KPU, ucapnya.

“Kami hanya menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan saja. Soal teknisnya itu ada pada pihak Sekretariat KPUD Sumut, ujarnya.

Sementara Sekretaris KPUD Sumut Rajab ketika di mintai penjelasannya oleh wartawan tak bisa menjawab, para kuli tinta tersebut hanya mempertanyakan dasar pengnunjukkan 10 media yang mendapat iklan kampanye Pemilu 2019. Terlebih lagi saat ditanya siapa pemenang tender atas penggunaan anggaran untuk pengadaan iklan layanan kampanye tersebut.

Aksi puluhan wartawan tersebut berjalan tertib dan lancar dan Dalam aksinya mereka mengusung berbagai spanduk dari kertas karton yang bertuliskan ‘Copot Ketua KPUD Sumut, Penggunaan Anggaran Iklan Kampanye 2019 Langgar Keppres Nomor 16 Tahun 2018’. (…)