Beranda Daerah

Laksanakan Reses, Parlindungan Sipahutar Minta Pemko Jangan Persulit Bantuan Warga Kurang Mampu *Dorong Wali Kota Anggarkan Biaya Kesehatan Seluruh Warga Kota Medan

146
Medan, 10 Mei 2021 RESES: Anggota DPRD Medan Parlindungan Sipahutar SH MH ketika melaksanakan reses pribadinya, Senin (10/5) di lapangan Jalan Belat Gang Mesjid, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung. (Foto Sumawa.Com/PH)

Medan, Sumawa.Com

Seketaris Fraksi P Demokrat DPRD Medan Parlindungan Sipahutar SH MH dalam resesnya meminta kepada Pemko Medan agar jangan mempersulit kebutuhan dasar warga kurang mampu. Seperti BPJS PBI dan bantuan-bantuan dari pemerintah. Pasalnya, dampak dari pandemi Covid-19 perekonimian masyarakat jadi terganggu.

“Pemerintah harus lebih memprioritaskan bantuan-bantuan itu kepada masyarakat, agar yang terdampak Covid bisa pulih kembali. Sehingga perkonomian mereka terbantu untuk memulai kehidupannya dan tidak ada lagi kendala-kendala sosial yang timbul di masyarakat,” kata Parlindungan pada reses masa sidang ketiga tahun kedua, tahun anggaran 2021, Senin (10/5) di lapangan Jalan Belat Gang Mesjid, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung.

Bantuan-bantuan tersebut kata Parlin seperti bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), raskin dan kebutuhan lainnya bagi warga kurang mampu. Anggota Komisi A ini meminta agar prosedur mendapatkan bantuan itu dipermudah oleh Pemko melalui yang diproses oleh Kepling, Lurah dan DInas Sosial.

Seperti yang diungkapkan perwakilan dari Dinas Sosial Pemko Medan M Iqbal Prasetya yang mengatakan bahwa masyarakat masuk menjadi program PKH tidak karena mendaftar. Tapi pendataan dari Kepling dan diserahkan ke Dinas Sosial kemudian diserahkan ke Kementerian Sosial RI, laluKementerianlah memverifikasi apakah keluarga tersebut masuk program PKH.

Parlindungan Sipahutar memaklumi prosedur berjenjang yang dilakukan aparatur Pemko Medan dan dewan tidak bisa mengintervensinya. Tapi prosesdur dalam memperoleh bantuan pemerintah itu jangan dipersulit, dipermudah saja. “Namanya orang butuh bantuan yah dipermudalah, karena itu adalah stimulus dari pemerintah kepada masyarakat akibat Covid mengakibatkan usaha orang terganggu. Maka berilah masyarakat itu senang dan nyaman agar kehidupan mereka lebih baik lagi,” terangnya.

Lewat Reses tersebut dia meminta kepada Pemko, khususnya Dinas Sosial jangan memperumit urusan bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan berbagai macam birokrasi yang membuat rakyat jadi bingung. Meski kata pihak DInas Sosial untuk menjadi peserta PKH tidak lewat proses mendaftar, itu sah-sah saja. Tapi secara kasat mata bisa dilihat siapa yang benar-benar miskin dan layak mendapatkan bantuan tersebut.

“Kepling kan sudah tahu siapa saja warganya yang miskin, gak usah diajari lagi. Ini bukan pekerjaan yang rumit untuk mendatanya. Kepling pasti tahu siapa di lingkungannya yang sangat membutuhkan, jangan pula pada akhirnya, orang yang dianggap mampu justru mendapat bantuan pemerintah, sedangkan yang miskin tidak tercover. Dewan bukan tidak membenarkan sebuah prosedur, tapi lakukanlah pendataan dengan kejujuran, sehingga tidak ada warga yang kecewa,” tegasnya.

Turut hadir dalam reses tersebut, Lurah Sidorejo Rafnila Lubis SH, H Mohammad Sabirin SH dari Dinas Kebersihan dan pertamanan, dr Refrini dari DInas Kesehatan, Putri Saada Lubis dari BPJS Kesehatan, Selamat Panjaitan mewakili Camat Medan Tembung dan M Iqbal Prasetya dari Dinas Sosial.

Pada kesempatan itu Parlindungan juga berharap Pemko Medan menganggarkan anggaran untuk kesehatan seluruh warga Kota Medan, yakni terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di kelas III, baik kaya maupun miskin. Dia berharap Wali Kota Medan Bobby Nasution meresponnya agar seluruh masyarakat Kota Medan tercover BPJS Kesehatan.

Dia mendengar adanya rencana Wali Kota untuk menganggarkannya di P-APBD tahun 2021 sekitar Rp 300 miliar. “Kita dorong program tersebut, kami akan mendukungnya anggarannya dianggarkan di P-APBD jika ada program wali kota seperti itu. Agar tidak ada lagi masalah kesehatan di Kota Medan, tidak seperti sekarang ini, ada yang tercover BPS PBI, tapi ada yang tidak. Jika dianggarkan, semua akan tercover,” tuturnya. (PH)