Beranda Peristiwa Kesehatan

Diduga AdaTarik Menarik Soal Pengelolaan BPJS Kesehatan PBI Ketua DPRD Medan Minta Komisi B Panggil Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan

596
Henry Jhon Hutagalung

Medan, Sumawa.Com

Diduga ada tarik menarik antara Dinas Kesehatan dan Sosial untuk mengelola pagu BPJS Kesehatan PBI (Program Bantuan Iuran) sebesar Rp 21 miliar untuk 75.000 orang warga kurang mampu. Akibatnya, sampai saat ini proses pendaftaran calon peserta baru belum dilakukan dan masyarakat bingung mau mendaftar kemana.

BPJS Kesehatan PBI ini diusulkan oleh Komisi B DPRD Medan untuk mengcover semua warga Medan yang kurang mampu. Usulan tersebut diterima dan masuk dalam APBD 2019. Tahun 2018 juga sudah dianggarkan dengan jumlah dan kuota yang sama, proses pendaftarannya dilakukan Dinas Kesehatan.

Mengetahui adanya tarik menarik pengelolaan BPJS ini, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH meminta Komisi B memanggil kedua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemko Medan tersebut. Karena menurut dia, prosesnya harus dilaksanakan, jangan terganggu karena adanya tarik menarik pengelolaan.

“Saya akan meminta Ketua Komisi B H Bahrumsyah memanggil Kadis Kesehatan dan Kadis Sosial didalam rapat dengar pendapat (RDP). Agar segera dipastikan siapa mengelola BPJS Kesehatan PBI ini, kasihan masyarakat sudah menunggu, mereka sangat membutuhkan BPJS ini untuk berobat. Jangan karena ada tarik menarik masyarakat jadi korban,” kata Henry Jhon kepada wartawan, Kamis (14/2).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, BPJS Kesehatan PBI tahun ini tidak hanya untuk warga miskin saja. Warga tidak mampu bayar BPJS mandiri disebabkan ekonomi rumah tangganya terganggu boleh masuk PBI dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diurus di kantor kelurahan.

Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM membantah adanya tarik menarik pengelolaan BPJS PBI. Belum dimulainya pendaftaran peserta baru dikarenakan Dinas Sosial sedang malakukan verifikasi dan validasi data, karena itu adalah topoksi Dinsos.

“Calon peserta baru didaftarkan ke Dinas Sosial, kemudian dinas ini memverifikasi berdasarkan data warga miskin yang dimiliki OPD ini. Kemudian keluarga yang layak jadi peserta BPJS PBI diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada tarik menarik, keduanya dilibatkan, pengelola anggaran ada di Dinkes, verifikasi oleh Dinsos,” terang Wiriya kepada wartawan, Kamis (14/2) di ruang kerjanya.

Menurut mantan Kepala Bappeda Medan ini, data dari Kementerian Sosial RI, jumlah warga miskin Kota Medan 463.000 orang. Sementara yang sudah menjadi peserta BPJS PBI 800.000, itu belum termasuk 75.000 orang yang sudah dianggarkan di APBD 2019.

Ketika ditanya apakah ini akan menjadi dilema bagi Pemko Medan. Dia mengatakan bisa jadi dilemma dan bisa tidak. Dia heran darimana data kemiskinan warga Medan sampai 800.000 orang. “Berarti hampir seluruh warga Medan miskin, setiap tahun bertambah? Penambahan anggaran Rp 21 miliar untuk 75.000 orang tahun ini, bisa ada positifnya. Bisa jadi daftar tunggu bagi warga yang benar-benar miskin tapi tidak terverifikasi, maka bisa kita masukkan,” tuturnya.

Dia minta kepada Dinas Sosial juga memantau perkembangan ekonomi warga yang sudah diverifikasi. Jika semula miskin dan ekonominya sudah mapan, tentu tidak boleh lagi menjadi peserta BPJS PBI. “Tentu dari jumlah yang ratusan ribu orang itu pasti ada keluarga yang ekonominya sudah membaik. Kita harapkan juga peran masyarakat untuk memantau dan melaporkannya kepada kami,” ucap Wiriya.