Beranda Daerah

Ir Budiman Panjaitan Pimpin DPP Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia Sumut Pekerjaan Proyek Bisa Dihentikan Jika Pekerja Tidak Belum Uji Kompeten

133
FOTO BERSAMA: Ketua Umum DPP HJKI Ir Budiman Panjaitan (nomor 3 dari kiri), Dewan Pembina Djumongkas Hutagaol, Tagor Pasaribu dari LPJKI Sumut beserta seluruh pengurus HJKI, foto bersama usai dilantik, Rabu (14/9) di Hotel Madani Medan. (Foto SIB/Horas Pasaribu)

Medan – Sumawa

Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia (HJKI) di Sumut terbentuk, Musda I dilaksanakan, Rabu (14/8) di Hotel Madani. Pada Musda tersebut, terpilih Ir Budiman Panjaitan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP-HJKI) Sumut. Pada kesempatan itu kepengurusan dilantik Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional (DPN) Elfin Aji Nasution. Dihari yang sama Asosiasi Tenaga Teknis Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Sumut melaksanakan Musda II, Andriko Lubis terpilih jadi Ketua.

Ketua DPP HJKI Sumut Budiman Panjaitan mengatakan, jumlah asosiasi jasa konstruksi di Indonesia, khususnya di Sumut sangat banyak.Itu semua sebagai aktualisasi kebebasan berserikat dan berkumpul sepanjang bermanfaat bagi anggotanya. Kehadiran HJKI menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha jasa konstruksi yang profesional, handal, mampu bersaing di era keterbukaan ini.

“Untuk seluruh pengurus, marilah kita bergandeng tangan melalui mengembangkan usaha kita melalui HJKI, bersama-sama kita saling mendukung, saling menguatkan dalam mengarungi persaingan usaha yang semakin ketat ini. Kita bersama-sama membangun organisasi ini untuk membangun diri menjadi pengusaha konstruksi profesional,” kata Budiman dalam kata sambutannya.

Mantan anggota DPRD Medan juga mengajak para pengusaha agar bersama-sama belajar mendapatkan pekerjaan sesuai aturan, etika profesional dan mengerjakan proyek sesuai syarat-syarat teknis. Sehingga pekerjaan bebas dari masalah-masalah kesalahan teknis dan hukum di kemudian hari.

Kepada Ketua Umum DPN HJKI Budiman berharap senantiasa memberi bimbingan kepada Pengurus DPP Sumut. Berbagai peraturan sudah dipersiapkan untuk dipatuhi, namun terkaot pembentukan pengurus-pengurus cabang di kabupaten/kota dia minta waktu.

Berikut susunan pengurus. Dewan Pembina: Dr Januari Siregar SH MHUm, Dr Maruli Siahaan SH MHum, Ir Ramses Simbolon MSc, CP Nainggolan SE MAP, Gunawan Surya Lubis ST MT, Djumongkas Hutagaol (Dirut PT San Dra Prima). Dewan Pimpinan Propinsi: Ketua: Ir Budiman Panjaitan, Wakil Ketua: Mangatas Tobing SE (Direktur PT Doddy Ray Mond), Ir Elfis, David Sitanggang ST, Alfian perkasa Lubis. Sekum, Marwan MH Siringoringo, Wakil Sekretaris: Barita Lumbanraja, Ir Edward Panjaitan, Syahrial, Loren Hutagaol (Direktur CV Mega Kreasi). Pengurus dilengkapi dengan biro-biro.

*Harus Bersertifikat Kompetensi

Sementara itu, Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia (LPPJKI) Sumut Ir Tagor Pasaribu mengatakan, berdasarkan UU nomor 2 tahun 2017, tntang jasa konstruksi, setiap orang yang bekerja di sector konstruksi, baik itu pengguna maupun penyedia harus memiliki sertifikat uji kompetensi.

“Pengguna adalah ASN, PPK (pengawas teknis), sedangkan penyedia adalah pihak kontraktor. Kedua belh pihak harus menggunakan orang-orang yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang jasa konstruksi,” kata Tagor kepada wartawan.

Dikatakannya, jika kedapatan tidak memiiki sertifikat, maka pekerjaan tersebut bisa dihentikan oleh pengawas bina jasa konstruksi PU Bina Marga. Pihak asesor bisa didatangkan di lokasi pekerjaan untuk menguji pekerja konstruksi, setelah bersertifikat, barulah pekerjaan bisa dilanjutkan.

“Pihak asosiasi sudah diperbolehkan mengeluarkan sertifikat uji kompetensi dengan terlebih dahulu dilakukan ujian kompetensi oleh asesor. Pihak LPJK hanya meregistrasi. Asosiasi yang boleh mengeluarkan sertifikat adalah yang telah teragritasi,” tuturnya. (M10) (P.H)