Beranda Daerah

Ketua DPRD Medan Hasyim SE Pengaruh Kasus Hukum Wali Kota Dzulmi Eldin, Serapan Anggaran 2019 Pemko Medan Rendah *Tahun 2021, Semua Warga yang Ber KTP Medan Sudah Tercover BPJS PBI Kaya Maupun Miskin

82
Hasyim SE

Medan, Sumawa.Com

Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengatakan, serapan anggaran Pemko Medan tahun 2019 diperkirakan rendah. Kondisi tersebut terkait kasus hukum yang menimpa wali kota non aktif Dzulmi Eldin, sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) jadi ragu menggunakan anggaran, akibatnya anggaran menjadi Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran).

“Perkiraan kami Silpa tahun 2019 cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari tahun 2018. Padahal kami dari DPRD sudah mendorong agar OPD jangan ragu menggunakan anggaran, karena sudah disetujui . Gunakan saja, tidak usah takut kalau penggunaannya tidak melanggar hukum. Karena pembangunan sangat dibutuhkan oleh rakyat,” kata Hasyim kepada wartawan, Senin (6/1) di ruang kerjanya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pembangunan infrastruktur masih belum maksimal. Masih banyak jalan-jalan yang rusak, bahkan ada yang baru setahun dibangun sudah rusak. Hal itu disebabkan tidak dibangunnya drainase sebelum membangun jalan, akibatnya aspal cepat terkelupas karena tergenang air.

Selain itu, lanjut Hasyim, drainase banyak yang tumpat karena sendimen (tumpukan sampah) makin tinggi. Padahal di Medan ada Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) yang bertugas untuk menormalisasi parit. Di tiap kelurahan ditempatkan 5 orang petugas P3SU, tapi kinerjanya tidak maksimal, parit justru banyak yang tumpat.

“Mereka digaji setiap bulan, tapi kalau tidak bekerja jadi mubazir anggaran itu. Bekerja tidak sesuai SOP. Perlu dikaji ulang perekrutan petugas P3SU, supaya direkrut ulang saja. Orang yang direkrut harus bertipikal pekerja keras, bukan tipikal kantoran, karena kerjanya untuk mengorek parit. Makanya perlu dievaluasi, kalaulah petugas P3SU rutin bekerja, pasti parit di seluruh Kota Medan bisa bersih dan tidak tumpat,” terangnya.

Terkait BPJS kesehatan, Hasyim menyesalkan anggaran BPJS Kesehatan Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD tapi tidak direalisasikan pemko, padahal anggarannya sudah direalisasikan. Tapi di tahun 2020 ini sudah dianggarkan lagi, tidak hanya untuk warga miskin, tapi semua orang yang memiliki KTP Kota Medan. Sehingga tahun 2021 ditargetkan, seluruh warga Kota Medan sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Warga yang mampu sekalipun, asalkan ber KTP Medan bisa menjadi peserta BPJS PBI tapi harus kelas 3. Jadi BPJS PBI ini tidak hanya untuk warga miskin, semuanya boleh selagi warga Medan. Anggaran APBD Medan sanggup untuk membiayainya,” terangnya.

Disinggung tentang pelayanan publik khususnya pengurusan KTP, hasyim mengakui masih banyak dikeluhkan warga. Keluhan itu diketahui saat reses dewan tiga kali setahun. Persoalan KTP menurut dia karena memang blanko yang didistribusikan pemerintah pusat lewat Kementeraian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlahnya masih kurang.

“Pada reses terakhir Desember 2019, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengemukakan, permasalahan blanko KTP akan dituntaskan pada bulan Pebruari tahun ini. Kita harapkan persoalan KTP tahun ini benar-benar bisa tuntas,” tuturnya. (P.H)
Medan, 6 Januari 2020