Beranda Daerah

Ketua DPRD Medan: Persoalan Jalan Berlubang dan parit Tumpat Tidak Salah Anggota Dewan Yang Reses *Tapi Tergantung Keseriusan Dinas Terkait, Plt Wali Kota Harus “Jemput” DAK di Pusat

11
Hasyim SE

Medan, Sumawa.Com

 Ketua DPRD Medan Hasyim SE berharap, Plt Wali Kota Ir H Akhyar Nasution bisa mentuntaskan persoalan jalan berlubang dan parit tumpat di Medan selama menjabat memimpin Kota Medan. Politisi PDI Perjuangan ini juga menaruh harapan penuh kepada wali kota terpilih nanti juga melanjutkan penuntasan permasalahan yang tidak pernah usai tersebut.

 Terkait masih banyaknya jalan berlubang dan parit tumpat di Kota Medan yang tidak pernah tuntas dari periode ke periode wali kota maupun anggota DPRD Medan, menurut Hasyim bahwa itu tergantung kemauan dan keseriusan organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala dinas terkait. Tapi sebagai Ketua DPC PDIP Medan, dia juga menekankan kepada anggotanya di legislatif agar menyeriusi pengawasan pembangunan, khususnya infrastruktur.

 “Karena, setiap tahun ada anggarannya, setiap pembahasan anggaran maupun rapat-rapat dengar pendapat (RDP) kami selalu melakukan penekanan kepada dinas terkait agar serius membangun infrastruktur dan drainase. Agar tidak ada lagi jalan berlubang dan parit tumpat yang menjadi permasalahan dari tahun ke tahun,” kata Hasyim menjawab wartawan, Senin (10/2) di ruang kerjanya.

 Menurut dia, masyarakat tidak salah menanyakan permasalahan itu setiap reses anggota dewan dan dewannyapun harus menampung persoalan tersebut dan menyampaikannya kepada eksekutif pada paripurna maupun RDP. Kalaupun dewan, khususnya PDI Perjuangan melakukan tekanan secara politik, tapi semua itu tergantung pihak pemkonya serius atau tidak mengerjakannya. Jadi persoalan jalan berlubang dan parit tumpat tidak salah dewan yang melaksanakan reses.

“Makanya kami menyarankan kepada wali kota agar menempatkan OPD-OPD yang tepat di dalam ruang lingkup kerjanya. The right man on the right place, orang yang tepat pada posisi tepat, agar kinerjanya terukur dan di akhir tahun anggaran dana tidak banyak yang Silpa. Tinggal kepala daerahnya memberi  target kepada OPD bagaimana progress tahun 2020 ini,” terang Hasyim.

 Tahun 2020 ini, lanjut Hasyim, pemakaian anggaran sudah harus berlangsung bulan Maret agar jalan berlubang bisa diminamilisir dan air tergenang cepat surut dengan pembangunan parit yang baik. Diakuinya, anggaran APBD untuk infrastruktur masih belum memadai untuk mencukupi 21 kecamatan di Medan. Namun Plt Wali Kota harus bisa jemput bola meraih DAK dari pemerintah pusat.

 “Kita yakin, di kepemimpinan Akhyar Nasution sebagai Plt Wali Kota mampu meneruskan pemerintahan dengan pembangunan yang tidak tersendat. DAK pasti bisa dijemputnya sehingga pembangunan di Medan merata,” ungkapnya optimis.

Bendahara Fraksi PKS DPRD Medan Rudiawan Sitorus kepada wartawan mengatakan mengakui dana reses anggota dewan per orang sekali reses Rp 90 juta, tapi tidak diterima sejumlah tersbut karena dipotong pajak. Pengeluaran yang paling besar untuk reses adalah konsumsi untuk 600 orang yang diundang. Tidak jarang anggota dewan harus “menombok” (menambah pengeluaran) karena yang datang bisa lebih dari undangan.

 Kebutuhan dana reses lainnya kata Rudiawan adalah untuk tenda, sound system,  untuk petugas lapangan, petugas kebersihan, cenderamata kepada undangan. Ketika ditanya apakah anggaran reses tersebut cukup untuk melaksanakan reses. “Yah dicukup-cukupkanlah, walau kita nombok,” terangnya. (PH)