Beranda Politik Hukum

Ketua KPU Sumut: Barang Siapa Yang Menghalangi Tahapan Pilgubsu Dapat Di Pidana

456

Medan – Sumawa
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Mulia Banuarea menegaskan ” Barang Siapa Menghalang-halangi Tahapan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dapat di Pidana ”

Hal tersebut di sampaikan mulia Banuarea usai melakukan rapat Koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Paulus Waterpau di ruang Kapolda.

Mula mengatakqn bahwa sudah berkomitmen dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Paulus Waterpau terkait kondisi Keamanan di Tapanuli Utara dan telah memerintahkan kepada Kapolres Taput untuk memproses secara hukum untuk mempidanakan terhadap barang siapa saja yang mehalang-halangi tahapan Pilgub tersebut, katanya, jumat (29/6/2018).

Dan Bagi Paslon yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan Pilkada hendaknya menggunakan wadah yang sudah ada, kalau itu menyangkut kelalaian administrasi bisa melaporkannya ke Panwas bahkan salurannya bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dimana ada rekap berjenjang masing masing saksi ada memiliki C1, bisa dikoreksi dengan dilakukannya rekap terbuka, kalau ada selisih perhitungan suara silahkan digugat ke MK,” ungkap Mulia di dampingi Komisioner Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Yulhasni.

Berdasarkan tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pemungutan dan penghitungan suara di 627 TPS Se Kabupaten Tapanuli
Utara, dan pelaksanan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Guna memenuhi ketentuan peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 bahwa hasil perolehan suara
masing-masing paslon dituangkan kedalam formulir Model C KWK dan Formulir Model C1 KWK ditandatangani masing-masing saksi pasangan calon, pengawas TPS/PPL. Masing- masing saksi pasangan calon memperoleh salinan formulir Model C dan Formulir Model C1 KWK dan hal ini telah dilakukan oleh KPPS disetiap TPS dan tidak ada merasa keberatan baik dari saksi pasangan calon maupun dari pengawas TPS.

Sesuai ketentuan PKPU salinan formulir Model C KWK dan C1 KWK pada hari pemungutan suara harus sudah dilakukan proses pemindaian atau scan dan mengunggah atau upload hasil
pemindaian formulir tersebut kedalam
sistem.

Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk diumumkan pada laman, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Dan kami yakini bahwa hasil perolehan suara yang tertera dalam salinan formulir Model C dan Model C1 KWK yang dipindai KPU
Kabupaten Tapanuli Utara tidak berbeda dengan formulir model C dan Model C1 KWK yang ada pada masing-masing saksi pasangan calon.

Pelaksanaan proses pemindahan ke Aplikasi SITUNG dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan sampai saat ini mengalami gangguan karena belum seluruhnya salinan Model C dan Model
C1 sampai di KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan disamping itu staf/petugas yang melaksanakan proses pemindahan tersebut kondisi fisik dan psikis lemah diakibatkan adanya tekanan.

Dalam hal ini KPU Taput melalui suratnya yang dikirimkan yang ditandatangi oleh Ketua Komisoner KPU Taput Rudolf Sirait SH serta anggota Kopman Pasaribu ST SH, Barisman Panggabean ST, Galumbang Hutagalung SE MM.PhD. dan Dra Junita Siregar yang katanya dikirimkan kepada KPU Sumut membantah dengan tegas adanya tuduhan kecurangan berupa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Taput dan 2 orang staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara.

Itu adalah tidak benar karena surat suara telah di distribusikan ke masing-masing TPS dan sisanya disimpan di gudang logistik KPU
Taput dan kuncinya gudang tersebut dipegang masing-masing oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara.

Polres Tapanuli Utara dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sehingga tidak memungkinkan ketiga orang tersebut melakukan pencoblosan surat suara sebagaimana dituduhkan.

Memperhatikan situasi pasca pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Tapanuli
Utara merasa terintimidasi dan tidak nyaman melakukan aktifitas dan apabila ada pihak-pihak yang
mencurigai kinerja KPU Kabupaten Taput, dalam pelaksaan proses tahapan pemilihan kami minta supaya menempuh jalur hukum dan bukan seperti situasi yang ada saat ini.

Dalam pelaksanaan proses pemilihan di Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Kabupaten Tapanuli Utara tetap menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku sesuai asas penyelenggara Pemilihan dan tetap mengedepankan profesional dan netralitas.

Dalam pelaksanaan proses Pemilihan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan
dilaksanakan seperti rekapitulasi diseluruh tingkatan, kami mohon doa seluruh stakeholder agar seluruh tahapan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Mulia Banurea mengungkapkan bahwa warga Sumut menunjukan sudah semakin dewasa dalam melaksanakan Pilgubsu Walaupun diketahui adanya insiden kecil di KPU Taput.

Dengan adanya peristiwa tersebut tentu KPU Sumut langsung menyurati untuk memgetahui kronologis yang sebenarnya, ucap mulia.

Awalnya Pilkada Taput berlangsung dengan baik dan tidak ada keberatan dari para saksi. Hanya setelah ada quick count yang menyatakan pasangan nomor urut 1 menang Massa nomor urut 2 tidak menerimanya

Perlu diketahui setelah paska kerusuhan, Komisioner dan petugas KPU Taput kini sudah dapat bekerja sebagaimana biasanya dan mengejar Situng KPU sesuai yang diatur dalam regulasi.(Ss).