Beranda Daerah

Pasca Kasus Hukum Wali Kota, DPRD Medan Akan Panggil Semua OPD Terkait Capaian Kerja

21
Hasyim SE

Medan, Sumawa.Com

Ketua DPRD Medan Hasyim SE menegaskan, pihaknya akan memanggil semua organisasi perangkat daerah (OPD) pasca ditangkapnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kadis PU Isa Ashari oleh KPK, DPRD akan memanggil semua organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemanggilan dimaksud untuk melihat bagaimamana capaian kinerja seluruh OPD pasca kasus hukum Eldin dan pasca pemko dipimpin Plt Wali Kota Akhyar Nasution. Apakah serapan anggaran makin baik atau justru menurun.

“Kami akan menjalankan fungsi pengawasan, mempertanyakan langsung kepada seluruh OPD bagaimana kinerja mereka, apakah terganggu atau berjalan normal saja. Atau juga apakah ada peningkatan sejak pemko dipimpin Akhyar Nasution yang dihunjuk menjadi Plt Wali Kota, atau tidak ada perkembangan sama sekali, kita lihat saja nanti,” kata Hasyim kepada wartawan, Senin (11/11) di ruang kerjanya.

Menurut dia, dewan harus melakukan itu, karena program pembangunan tidak boleh terganggu meski pempimpin medan bterkena kasus hukum. Pasalnya, jika kepala daerah berhalangan, ada wakilnya meneruskan jalannya roda pemerintahan.

“Kasus hukum yang menimpa wali kota non aktif Dzlmi Eldin itu adalah ranahnya penegak hukum, kami tidak boleh mencampurinya. Tapi bagaimana serapan anggaran, apakah tercapai atau rendah wajib kami pantau. Itu memang sudah menjadi program kami, kami menjadwalkannya setelah terbentuk alat kelengkapan dewan (AKD),” terangnya.

Namun, lanjut dia, dewan belum bisa melakukan pemanggilan setelah pimpinan DPRD dilantik Jumat (8/11) lalu. Pasalnya, tata tertib (tatib) dewan masih dalam pembahasan oleh kelompok kerja (pokja). Pokja akan melakukan studi komparatif ke DPRD Prov DKI di Jakarta, karena DPRD ibukota tersebut sudah menetapkan tatibnya.

Wakil Ketua DPRD Medan H Bahrumsyah yang memimpin rapat pokja tatib mengatakan, pembahasan tatib sudah rampung 90 persen. Tinggal mengadakan bimtek ke DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut Hasyim mengemukakan, mereka akan konsultasi ke Kemendagri untuk merampungkan tata tertib (tatib) dewan. Setelah rampung, selanjutnya tatib tersebut harus di eksaminasi (diuji) lagi oleh pemrovsu barulah tatib diparipurnakan.

“Pekan ini kami melakukan konsultasi ke kemendagri dan bimtek ke DPRD DKI Jakarta, pekan depan diperkirakan uji tatib oleh pemrovsu juga sudah siap, lalu tatib kami paripurnakan. Kemudian digelar paripurna penetapan tatib, hari yang sama juga bisa kita paripurnakan penetapan alat kelengkapan dewan (AKD). Melihat bagaimana nanti penjadwalannya, setelah itu kami bisa bertugas sesuai tupoksi masing-masing. Disitulah kami melakukan pendawalan pemanggilan sejumlah OPD, apalagi ini sudah menjelang akhir tahun, bagaimana capaian kerja mereka, disitulah nanti kita ketahui bersama,” ungkap Hasyim. (P.H)
Medan, 11 November 2019