Beranda Peristiwa

Silpa Rp 67,31 Miliar, OPD Pemko Medan Tidak Matang Merencanakan Anggaran *PAD Medan Seharusnya Sudah Menembus Rp 2,5 Triliun

45
Parlaungan Simangunsong

Medan-Sumawa.Com

Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Medan tahun 2018 Rp 67,31 miliar masih tergolong besar. Seketaris Fraksi P Demokrat DPRD Medan Parlaungan Simangunsong menilai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko tidak matang melakukan perencanaan sehingga anggaran bisa berlebih.

Menurut dia, anggaran berlebih (sisa), bisa akibatkan keraguan OPD karena takut ada temuan BPK sehingga harus mengembalikan uang. Bisa juga disebabkan tidak menemukan rekanan yang tepat untuk mengerjakan proyek pembangunan milik pemko.

“Tapi apapun alasannya, salah besar jika OPD tidak mampu memakai anggaran yang diamanahkan untuk dipakai. Apalagi, masing-masing OPD mengajukannya, lewat tim anggaran pemerintah daerah (T-APD) dan dikonkritkan pada pembahasan anggaran di DPRD, berapa belanja langsung dan tidak langsung. Setelah dikabulkan tapi uang tidak terpakai, berarti pimpinan OPD tersebut gagal memimpin instansinya,” kata Parlaungan kepada wartawan, Rabu (19/6).

Dengan adanya Silpa, lanjut Parlaungan, APBD Medan tahun berikutnya jadi berkurang. Pasalnya, dana sisa tahun 2018 harus dimasukkan lagi di APBD 2019. Kalau saja Silpa hanya Rp 2 miliar, Rp 65 tambahan anggaran baru bisa diajukan. Padahal, banyak kawasan di Medan belum mendapat jatah pembangunan dengan alasan skala prioritas. Sementara di sejumlah OPD ada dana berlebih karena tidak digunakan.

Dia juga menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp 1,63 triliun. Padahal potensi pajak di Medan sangat tinggi, diantaranya pajak hotel, restoran dan hiburan. Tidak jadi rahasia umum lagi restoran dan hiburan banyak yang buka 24 jam, begitu juga kuliner yang ada di super market. Melihat “geliat” ekonomi di Medan, sudah pantas pemko mendapat PAD Rp 2,5 triliun. “Seharusnya PAD sudah menembus Rp 2,5 triliun, bukan Rp 1,63 triliun. Menurut saya, perlu pengawasan ketat terhadap dunia usaha agar tidak memanipulasi pajak penghasilannya, begitu juga kesungguhan ASN ketika mengutip pajak, tidak ada “main mata” dengan pemilik usaha,” tegasnya.(P.S)